MANADO, newsline.id — Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling (YSK) menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Utara, John Wiclif Aufa, A.Ptnh., di Wisma Negara Bumi Beringin, Kamis (30/10/2025).
Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan penuh semangat kolaboratif. Keduanya membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya percepatan sertifikasi aset milik pemerintah provinsi, optimalisasi tata ruang wilayah, serta peningkatan kualitas pelayanan pertanahan bagi masyarakat Sulawesi Utara.
Gubernur Yulius menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPN dalam menciptakan tata kelola pertanahan yang transparan, tertib administrasi, dan berkeadilan. Ia mengapresiasi langkah BPN yang terus mempercepat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan mendukung proyek-proyek strategis daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemerintah Provinsi sangat mendukung upaya BPN dalam mempercepat legalitas aset dan sertifikasi tanah masyarakat. Sinergi ini penting agar pembangunan berjalan tertib dan setiap program memiliki dasar hukum yang jelas,” ujar Gubernur Yulius.
Gubernur Yulius Komaling Silaturahmi ke Keuskupan Manado, Teguhkan Sinergi Pemerintah dan Gereja
Sementara itu, Kepala BPN Sulut, John Wiclif Aufa, menegaskan komitmen lembaganya untuk memperkuat kerja sama dengan Pemprov Sulut. Fokus utama, kata Aufa, meliputi penataan aset, penyelesaian konflik lahan, hingga percepatan sertifikasi tanah pemerintah dan masyarakat.
“Kami siap bersinergi dengan Pemprov Sulut untuk memastikan pengelolaan tanah berjalan tertib administrasi, termasuk percepatan sertifikasi aset daerah yang menjadi prioritas nasional,” ungkap Aufa.
Dalam audiensi tersebut, kedua pihak juga membahas integrasi data pertanahan dengan sistem informasi geospasial. Langkah ini dinilai krusial untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang akurat, transparan, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Sulawesi Utara.
Gubernur Yulius menutup pertemuan dengan menegaskan bahwa komunikasi intensif antara pemerintah daerah dan BPN akan terus dijaga guna memperkuat kepastian hukum atas tanah sekaligus mendukung iklim investasi yang sehat di daerah.
“Kita ingin pembangunan Sulawesi Utara berjalan dengan dasar yang kuat, tertib administrasi, dan berpihak pada rakyat,” tandasnya.(R84)
